Daftar PP dan Perpres Turunan UU Cipta Kerja

Pemerintah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Ke-49 aturan turunan itu terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). “Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan beberapa peraturan pelaksanaan teknis yang antara lain meliputi sektor penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM; perpajakan … Baca Selengkapnya

MA Menghukum PT NSP 1 Triliun karena Bakar Hutan

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan PT National Sago Prima (NSP). Alhasil, hukuman kepada PT NSP tidak berubah, yaitu denda Rp 1 triliun karena membakar hutan. Kasus bermula saat terjadi kebakaran hutan hebat di Riau pada 2015. Akibatnya, asap membuat aktivitas warga lumpuh berhari-hari. Mengetahui hal itu, pemerintah tidak diam dan … Baca Selengkapnya

Salinan Undang-undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan … Baca Selengkapnya

What did Pope Francis say about civil unions?

“Francesco,” a newly released documentary on the life and ministry of Pope Francis, has made global headlines, because the film contains a scene in which Pope Francis calls for the passage of civil union laws for same-sex couples. Some activists and media reports have suggested that Pope Francis has changed Catholic teaching by his remarks. … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Nilai Deret Tunggu Dapat Jadi Pertimbangan Pemberian Grasi

Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia mendorong agar deret tunggu terpidana mati dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian grasi oleh presiden. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, deret tunggu atau lamanya terpidana mati menunggu eksekusi mati dapat menjadi pertimbangan karena menyangkut kepentingan kemanusiaan. “Menurut saya, angka tunggu ini juga bisa dijadikan salah satu pertimbangan oleh Presiden … Baca Selengkapnya

“Ibu Kombes” Terbukti Punya Utang, Febi Divonis Bebas

Febi Nur Amelia, perempuan yang jadi terkenal gara-gara mengunggah status di Instagram berisi tagihan utang kepada ” Ibu Kombes”, Fitriani Manurung, divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Sri Wahyuni. Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas … Baca Selengkapnya

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, … Baca Selengkapnya

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa … Baca Selengkapnya