Daftar PP dan Perpres Turunan UU Cipta Kerja

Pemerintah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Ke-49 aturan turunan itu terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). “Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan beberapa peraturan pelaksanaan teknis yang antara lain meliputi sektor penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM; perpajakan … Baca Selengkapnya

MA Menghukum PT NSP 1 Triliun karena Bakar Hutan

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan PT National Sago Prima (NSP). Alhasil, hukuman kepada PT NSP tidak berubah, yaitu denda Rp 1 triliun karena membakar hutan. Kasus bermula saat terjadi kebakaran hutan hebat di Riau pada 2015. Akibatnya, asap membuat aktivitas warga lumpuh berhari-hari. Mengetahui hal itu, pemerintah tidak diam dan … Baca Selengkapnya

Salinan Undang-undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan … Baca Selengkapnya

What did Pope Francis say about civil unions?

“Francesco,” a newly released documentary on the life and ministry of Pope Francis, has made global headlines, because the film contains a scene in which Pope Francis calls for the passage of civil union laws for same-sex couples. Some activists and media reports have suggested that Pope Francis has changed Catholic teaching by his remarks. … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Nilai Deret Tunggu Dapat Jadi Pertimbangan Pemberian Grasi

Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia mendorong agar deret tunggu terpidana mati dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian grasi oleh presiden. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, deret tunggu atau lamanya terpidana mati menunggu eksekusi mati dapat menjadi pertimbangan karena menyangkut kepentingan kemanusiaan. “Menurut saya, angka tunggu ini juga bisa dijadikan salah satu pertimbangan oleh Presiden … Baca Selengkapnya

“Ibu Kombes” Terbukti Punya Utang, Febi Divonis Bebas

Febi Nur Amelia, perempuan yang jadi terkenal gara-gara mengunggah status di Instagram berisi tagihan utang kepada ” Ibu Kombes”, Fitriani Manurung, divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Sri Wahyuni. Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas … Baca Selengkapnya

Uji Materi UU Perdagangan ke MK Karena Biaya Kuliah Mahal

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Reza Aldo Agusta mengajukan uji materi (judicial review) UU Perdagangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Reza Aldo meminta MK menguji poin ‘jasa pendidikan’ dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. “Dalam UU Perdagangan itu, poin pendidikan nggak ada batasan dan cakupannya, jadi permasalahnnya itu. … Baca Selengkapnya

Ibu Bersalah, tapi Apakah Bohong Itu Pidana?

Jakarta – Atiqah Hasiholan membela ibunya, Ratna Sarumpaet, yang kini terjerat kasus hoax dan ujaran kebencian. Menurut Atiqah, kebohongan Ratna itu tidak merugikan orang lain. “Tidak ada tendensi untuk berbuat jahat atau merugikan orang lain dan ibu saya tidak pernah menyebarkan (berita hoax penganiayaan) ke publik. Dia hanya berbohong kepada keluarga dan orang-orang di lingkungannya yang kebetulan memang dia ada kaitannya pada saat itulah gitu